REPUBLIKA.CO.ID, PHNOM PENH -- Kelompok kerja Kamboja terdiri atas pejabat perbatasan dan pakar hukum akan ke Den Haag, Belanda, pada Selasa (9/4) untuk menghadiri sidang mengenai sengketa perbatasan di sekitar Kuil Preah Vihear dengan Thailand.

"Kelompok itu dipimpin Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Hor Namhong dan mereka akan berangkat dari Kamboja ke Denhaag pada Selasa untuk mengambil bagian dalam sidang di Mahkamah Internasional (ICJ)," kata Koy Kuong, juru bicara Kementerian Luar Negeri Kamboja kepada para wartawan pada Senin (8/4).

Dia mengatakan, Kamboja telah menyiapkan dokumen-dokumen yang diakui secara internasional dan peta-peta yang relevan dengan wilayah sengketa. Dokumen itu, menurut laporan Xinhua, yang akan disampaikan kepada Mahkamah Internasional pada sidang yang akan datang.

Kamboja dan Thailand dijadwalkan akan memberikan pernyataan lisan tentang sengketa itu kepada Mahkamah Internasional di Belanda pada 15-19 April, dan pengadilan diharapkan dapat mengeluarkan keputusan tentang siapa yang memiliki tanah yang disengketakan sekitar abad ke-11 Kuil Preah Vihear itu pada akhir tahun ini.

Kedua negara tetangga telah terlibat konflik perbatasan atas sengketa wilayah di dekat Kuil Preah Vihear Kamboja sejak UNESCO mendaftar kuil itu sebagai Situs Warisan Dunia pada 7 Juli 2008, namun Thailand mengklaim kepemilikan 4,6 kilometer persegi yang terletak di sebelah kuil itu. Bentrokan sengit terjadi pada Februari dan April 2011. Namun, ketegangan militer telah mereda sejak Agustus 2011.

Ikuti Whatsapp Channel Republika