REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai pengendalian konsumsi BBM subsidi dengan radio frequency identification tetap tak bisa mengurangi konsumsi dan beban subsidi terhadap APBN.

Sebab, kebijakan itu dinilai hanya untuk memastikan jumlah kuota BBM subsidi tetap terjaga. "Jika cuma mengandalkan RFID, itu kecil. Cara ini tak akan bisa mengurangi beban subsidi BBM," ujar Kepala BKF, Bambang Permadi Brodjonegoro dijumpai Republika, di Jakarta, Senin (8/4).

Pengendalian BBM subsidi hanya bisa dengan cara kebijakan tegas. Misalnya kebijakan harga BBM subsidi, dan larangan tegas kendaraan pribadi untuk tidak mengonsumsi BBM subsidi.

Kebijakan tegas ini, menurut Bambang, juga percuma jika cakupannya hanya Jakarta, melainkan cakupannya diperluas, seperti wilayah Jawa dan Bali. Pembatasan BBM subsidi untuk mobil pribadi akan berdampak cukup besar bagi penghematan. Pemerintah hanya butuh ketegasan.

Menurut Undang Undang APBN 2013, kuota BBM subsidi maksimal adalah 46 juta kilo liter. Bambang mengatakan penerapan kebijakan pengendalian BBM subsidi perlu segera diterapkan mengingat kuota BBM subsidi pada kuartal I 2013 sudah melebihi enam persen dari ketentuan. Jika tak dilakukan pengendalian, sampai akhir tahun nanti, kuota BBM subsidi bisa jebol hingga 50 juta kl.

Ikuti Whatsapp Channel Republika