Rabu 10 Apr 2013 09:34 WIB

Civil Society Tulang Punggung Ketertiban Nasional

Bendahara Umum DPP Partai Amanat Nasional, Jon Erizal (tengah)
Foto: istimewa
Bendahara Umum DPP Partai Amanat Nasional, Jon Erizal (tengah)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Masalah keamanan dan ketertiban tak bisa sepenuhnya dibebankan kepada Polri. Sebab, Polri memiliki keterbatasan, terutama terkait sumber daya manusia.

Bendahara Umum DPP Partai Amanat Nasional, Jon Erizal mengatakan, untuk menjaga ketertiban dan keamanan  diperlukan peran dari kelompok civil society.

''Kelompok civil society bisa menjadi katalisator antara masyarakat dan Polri,'' ujar Jon Erizal saat memberikan ceramah umum kepada 1.500 peserta Diklat Nasional Kamtibnas Sentra Komunikasi (Senkom) Mitra Polri di Jakarta, Selasa (9/4) malam.

Menurut tokoh masyarakat Riau ini, Senkom bisa menjembatani kebutuhan dasar masyarakat akan rasa aman. Selain itu, bisa menjadi ujung tombak Polri dalam menjaga stabilitas teritori.

''Oleh karena itu, gerakan civil society seperti Senkom ini harus didukung dan dijadikan model strategi partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban,'' tutur calon gubernur Riau periode 2013-2018 itu.

Pengusaha nasional itu menegaskan yang dibutuhkan dunia usaha saat ini adalah kepastian hukum dan jaminan keamanan.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement