REPUBLIKA.CO.ID, SENTANI - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Joko Suyanto, menggelar rapat koordinasi khusus mengenai Papua.
Ia menekankan kembali pentingnya pendekatan ekonomi dan kesejahteraan di Papua dari pada pendekatan keamanan sesuai Inpres no 5/2007 mengenai percepatan pembangunan Papua.
"Sektor utama menjadi bidang kementerian perekonomian, namun karena kementerian ini banyak tugas, implementasinya di Papua belum efektif. Maka pada 2010 inpres tersebut dievaluasi kembali," kata Joko.
Dengan pendekatan ekonomi dan kesejahteraan, sektor utama yang dibidik adalah pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. "Mari kita melihat ke depan, tidak usah melihat ke belakang," ujar Joko.
Menurut Mendagri Gamawan Fauzi, pemerintah Papua diberi kewenangan untuk mengalokasikan 30 persen dari dana pemerintah pusat untuk pendidikan. Sedangkan 15 persen lainnya untuk kesehatan dan perbaikan gizi. Sisanya ditujukan untuk pembangunan infrastruktur.
Untuk sektor pendidikan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh membidik pembangunan sarana dan pra sarana. Untuk mengatasi kekuarangan guru, Kemendikbud mengunggulkan program Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal ( SM-3T). Sedangkan untuk siswa disediakan alternatif sekolah berasrama.
Kasus TB, AIDS, tingkat kematian ibu dan anak yang masih tinggi di Papua menjadi perhatian Kemenkes. Kasus AIDS di Papua masih menduduki nomor dua terbanyak setelah DKI Jakarta.
"Kita akan total football, menyelesaikan masalah dari hulu, mencakup moral, agama, kesehatan reproduksi, dan bahaya obat-obat terlarang," kata Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi.
Untuk infrastruktur, sederet proyek perintis telah disiapkan pemerintah termasuk jalan raya, lapangan terbang, dan pelabuhan. Pelabuhan yang selama ini lebih banyak di garis pantai utara, nanti akan diimbangi dengan pembangunan di pantai selatan untuk membuka jalur transportasi selatan dari Papua ke Maluku, Nusa Tenggara, dan seterusnya.
Masalah infrastruktur menjadi hambatan besar di Papua. Sulitnya jalur suplai membuat harga barang meroket. Di Puncak Jaya misalnya, harga semen per sak bisa mencapai Rp 2 juta.
Masalah lainnya adalah sumber daya manusia. Selain tenaga pendidik dan kesehatan, Papua juga membutuhkan banyak penerbang untuk mengisi jalur penerbangan perintis atar wilayah.
Rakor kali ini dihadiri pula oleh Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya, Gubernur Papua Lukas Enembe, Menhub EE Mangindaan, Kepala Unit Percepatan Pembangunan untuk Provinsi Papua dan Papua Barat ( UP4B) Bambang Darmono, Panglima TNI Laks Agus Suhartono, Kapolri Timur Pradopo, dan Kepala BIN Marsiano Norman.
