REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konflik yang terjadi antara Muslim Rohingya dan warga Myanmar disinyalir melibatkan kelompok provokasi. Kelompok inilah yang seharusnya diwaspadai.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) bidang Luar Negeri, KH Muhyiddin Junaidi, menyatakan sulit menafikan apabila konflik yang terjadi bukan ulah kelompok provokasi. Karena, konflik macam itu pastilah rentan masuknya provokasi.

Menurut Muhyiddin, secara umum persoalan yang terjadi di Myanmar tidak lagi berupa masalah identitas, baik itu perbedaan budaya maupun agama. Tetapi, mulai masuk pada persoalan ekonomi. Tentunya, masalah ini yang kemudian menjadi rentan diintervensi pihak tertentu.

Karena itu, kata Muhyiddin, Pemerintah Indonesia perlu bersikap. Pasalnya, masalah ini sudah menjadi persoalan kemanusiaan. Jadi, apa pun yang dilakukan Indonesia, tidak akan dianggap sebagai bentuk pembelaan terhadap hak minoritas.

Sementara itu, Ketua Harian MUI, Ma'ruf Amin meminta pemerintah Myanmar untuk memberikan hak dasar Muslim Rohingya. Karena hak dasar itu merupakan solusi penyesaian konflik.