REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Pelaksanaan pemilu dan pilkada di Indonesia dinilai belum menyentuh kepentingan masyarakat luas. Hak itu dikemukakan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pusat, Muhammad SIP MSi. Ia menyebutkan ada kesan masyarakat tidak menikmati pelaksanaan pemilu atau pilkada.

"Seperti ada kekecewaan di masyarakat, karena biaya pilkada yang mahal, namun hanya memberikan manfaat bagi segelintir orang," kata Muhammad di Denpasar, Bali, Kamis (11/4).

Hal itu dikemukakan Muhammad dalam acara Pelatihan Pengawas Pemilu bagi media massa dan ormas. Ikut serta dalam pelatihan sejumlah wartawan dan utusan sejumlah ormas di Bali.

Dari sejumlah pilkada yang sudah dilaksanakan, kata Muhammad, tidak ada yang biayanya dibawah Rp 1 miliar. Sebaliknya, sekurang-kurangnya mencapai belasan miliar rupiah. Di Jawa Timur, katanya, saat pemilihan gubernur lima tahun lalu, biayanya hampir Rp 1 triliun. Begitu juga di Jawa Barat, biayanya mencapai ratusan miliar.

Masyarakat, sebut Muhammad, merasakan kejenuhan terhadap pelaksanaan pilkada, karena pilkada diaggap rutinitas lima tahunan. Bahkan berdasarkan data yang ada di Lippi, setiap dua hari ada pilkada di Indonesia, itu belum termasuk pelaksanaan pemilihan kepala desa.

"Ini yang membuat masyarakat merasa jenuh," katanya.

Sikap apatis masyarakat terhadap pilkada dan pemilu, membuat tingkat partisipasi masyarakat juga menurun. Di Sumatera  Utara, sebutnya, jumlah yang ikut pilkada dengan yang tidak fity-fifty. Padahal dengan partisipasi yang maksimal, hasil pemilu bisa memberikan energi positif.

Ikuti Whatsapp Channel Republika