REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Urusan administrasi kembali menjadi ganjalan pelaksanaan importasi. Ketua Asosiasi Pengusaha Protein Hewani Indonesia (APPHI) Marina Ratna mengatakan ada keterlambatan pemberian Surat Rekomendasi Pemasukan (SRP) untuk impor daging. SRP yang seharusnya diterima sejak November 2012, baru diterima tanggal 29 Desember 2012. "Beberapa importir (anggota APHHI) ada yang baru dapat SRP bulan Januari," ujarnya, Jumat (12/4).

Hal ini menimbulkan efek domino. Importir pun menjadi terlambat merealisasikan jatah impornya. Jika SRP baru didapat bulan Januari, maka pemasukan barang baru bisa dilaksanakan sekitar bulan Maret. APPHI sendiri baru melakukan realisasi sebesar 53 persen dari jatah kuota yang ada.

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Kementerian Pertanian (Kementan), Syukur Iwantoro membantah argumen importir. Pihaknya dikatakan telah menjalani prosedur tepat waktu. Realisasi impor daging beku dalam tiga bulan pertama seharusnya mencapai jumlah 10 ribu ton. Kementan pun berniat memberi sanksi pada importir yang menunda realisasi impor. "Semuanya sudah sesuai prosedur," ujar Syukur. 

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengolahan Daging Indonesia (Nampa) Ishana Mahisa menyatakan pihaknya telah merealisasikan 90 persen dari jumlah kuota yang diberikan. Menunda realisasi menurutnya membutuhkan modal yang besar. "Pengeluaran importir itu bulanan, kontraknya juga," ujar Ishana.

Rerata kebutuhan daging untuk industri dan horeka mencapai 19 ribu ton. Kebijakan kuota yang diterapkan pemerintah membuat pelaku usaha harus pandai mengatur realisasi impor. Jatah yang didapatkan Nampa sendiri dikatakan jauh dari kebutuhan.

Kekurangan daging diatasi dengan mengganti daging impor dengan daging ayam atau daging sapi lokal. Pemerintah pun menetapkan ketentuan penyerapan 10 persen daging sapi lokal setara dengan 1600 ton daging. Selama ini daging impor pesanan Nampa mengisi industri pengolahan daging. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika