REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan Pusat Baitul Muslimin Indonesia menilai penundaan pembahasan RUU Ormas sudah tepat. Jika DPR tetap ngotot maka akan menimbulkan ongkos politik yang besar.

"Saya kira untuk kondisi sekarang ini, DPR memang sudah tepat untuk tidak mengesahkan RUU Ormas. Sebab masih ada penolakan dari ormas-ormas besar, seperti Muhammadiyah dan NU," kata Ketua PP Baitul Muslimin Indonesia, Faozan Amar dalam siaran persnya kepada Republika, Jumat (12/4).

Pernyataan ini disampaikan menyusul adanya sikap resmi dari DPR. Ketua DPR Marzuki Alie hari ini telah menyatakan pembahasan RUU Ormas akan ditunda sampai satu masa sidang.

Faozan mengatakan kalau DPR tetap memaksakan maka besar kemungkinan akan mendapat penolakan. Bahkan sudah ada ancaman untuk menguji materi jika sampai disahkan. "Jika ternyata dibatalkan MK maka semakin membuktikan bahwa kualitas hasil legislasi DPR kita sungguh diragukan dan ongkos politiknya menjadi mahal," ujar pengajar dari Universitas Uhamka ini.

Faozan mengatakan saat ini yang diperlukan adalah pendekatan lebih intensif lagi dengan sejumlah pihak yang menolak. Terutama, kata dia, kepada ormas-ormas besar. 

"Ini memang pekerjaan yang tidak mudah. Jika masih tetap ada penolakan maka sudah selayaknya sebagai wakil rakyat, DPR harus mampu menyerap aspirasi yang menolak RUU ormas tersebut," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika