REPUBLIKA.CO.ID, YANGON -- Tokoh oposisi Myanmar, Aung San Suu Kyi mendesak pemerintah melindungi kelompok Muslim Rohingya di negara tersebut. Kata dia, penegakan hukum adalah satu-satunya jalan menghentikan pertikaian komunal yang kembali menghantam negara tersebut.
Pemimpin Partai Nasional untuk Demokrasi (NLD) ini berjanji, akan membawa persoalan Muslim Rohingya dalam sidang parlemen negara tersebut. ''Saya tidak ingin mereka (Muslim Rohingya) memiliki keraguan atas kewarganegaraannya,'' ujar Suu Kyi, seperti dilansir Irrawaddy, baru-baru ini.
Aksi teror kembali dialamatkan kelompok Buddha terhadap kelompok Muslim Rohingya. Kali ini, aksi tersebut nyata di motori oleh kalangan agamawan. Irrawaddy mengatakan, kekerasan mematikan setidaknya terjadi di 11 kota di Mandalay dan Distrik Pegu sepanjang Maret lalu.
Aksi anti muslim itu setidaknya menewaskan 43 Muslim Rohingya di provinsi sebelah utara ibu kota Yangon, Meikhtala. Aksi yang disertai pengrusakan dan pembakaran rumah ibadah itu juga menyebabkan, 93 Muslim Rohingya di rawat di posko-posko darurat.
Sementara itu, rangkaian aksi teror dan pemburuan oleh kelompok Buddha di kota-kota lain, menyebabkan 13 ribu Muslim Rohingya memilih meninggalkan tanah kelahirannya. Aksi para petinggi agama kali ini adalah yang terparah sejak bentrokan paling berdarah meletus tahun lalu.