REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penundaan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) di sebelas provinsi di Indonesia Tengah mengundang reaksi parlemen.
Anggota DPR Komisi X dari Fraksi Golkar Rully Azwar mengatakan, DPR akan memanggil Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberikan penjelasan. "Mendikbud harus menjelaskan,"ujarnya di Jakarta, Senin (15/4).
Menurutnya, pemanggilan bisa dilakukan setelah DPR selesai memantau kelancaran UN di berbagai daerah pada hari ini. Penundaan UN, ujar Rully, jangan sampai mengganggu para siswa.
Akan tetapi, terpenting akibat penundaan ini jangan sampai ada soal yang bocor terlebih dulu. Meski terjadi penundaan UN di Indonesia Tengah, ujarnya, pengamanan tetap harus dijaga agar tidak ada hal yang tak diinginkan.
Nanti, kata Rully, harus diinvestigasi penyebab utama terjadinya penundaan UN. Jika penyebab utamanya pada kesalahan percetakan yang terlambat mendistribusikan soal-soal UN, maka percetakan tersebut harus diberi peringatan.
