REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi X DPR menilai tertundanya pelaksanaan Ujian Nasional (UN) di sebelas provinsi di Indonesia bisa mempengaruhi asas kejujuran dan keadilan.

Pasalnya, bukan tidak mungkin soal-soal yang telah keluar bocor ke wilayah yang belum melaksanakan UN."Ini akan berpengaruh pada perolehan nilai UN yang fair," kata anggota Komisi XI DPR Akbar Zulfakar kepada Republika, Senin (15/4).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini menyatakan, penundaan UN tahun ini merupakan yang terburuk dalam sejarah pendidikan di Indonesia.

Bukan cuma karena banyaknya jumlah daerah yang gagal melaksanakan UN serentak,  juga karena faktor penundaan yang menurutnya tidak perlu terjadi. "Sangat buruk. Hanya persoalan teknis bisa merusak semua pelaksanaan UN. Ini baru terjadi selama dilaksanakan UN," ujar Akbar.

Kemendikbud harus segera menjelaskan persoalan ini ke Komisi X DPR. Menurutnya penjelasan Kemendikbud penting untuk mengurai titik persoalan yang terjadi. "Ini (masalah) akan terlihat dari penjelasan menteri nanti," katanya.

Akbar menyatakan jika benar ada persoalan dalam proses penunjukan rekanan percetakan, dia menuntut perusahaan yng terlibat dipanggil dan diinvestigasi. "Penundaan UN menggambarkan aburadulnya pelaksanaan sistem pendidikan di Indonesia," ujarnya.