REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Pendidikan yang terdiri dari beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM), salah satunya Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak agar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh untuk mundur dari jabatannya.

"Kami sepakat mendikbud mundur. Dia harus bertanggung jawab dengan apa yang terjadi saat ini," kata Anggota ICW, Febri Hendri ketika dihubungi Republika di Jakarta, Selasa (16/4).

Febri mengatakan pelaksanaan ujian nasional (UN) tahun ini merupakan yang terburuk dalam sejarah pendidikan di Indonesia. Pelaksanaan UN tahun ini sangat kacau balau seperti tidak adanya manajemen yang profesional.

Dengan karut marutnya pelaksanaan UN ini, menurut Febri, Kemdikbud dalam hal ini menteri yang bersangkutan harus bertanggung jawab. Apalagi sampai ada sebanyak 11 provinsi yang tidak dapat melaksanakan UN pada waktu yang dijadwalkan. 

"Ini sangat parah. Ini bagian yang paling buruk dari sistem pendidikan kita," ujar Febri.

Ke-11 provinsi yang mengalami pergeseran jadwal UN  tersebut adalah: Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Jumlah siswa di 11 provinsi tersebut sebanyak 1,1 juta di 3.601 SMA/MA dan 1.508 SMK. Untuk 22 provinsi yang lain sudah siap. Termasuk DKI tetap dilaksanakan sesuai jadwal.