REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Rabu (17/4) malam menuai kritikan. Sebab, ia dianggap sedang berada dalam posisi kepala negara saat memberikan pernyataan politiknya terkait batalnya Yenny Wahid masuk Partai Demokrat.

Juru bicara presiden, Julian Aldrin Pasha, mengatakan tindakan tersebut karena Presiden SBY menganggapnya sebagai sesuatu yang diperlukan. “Presiden merasa perlu karena terjadi kesimpangsiuran, menjadi bias dan muncul interpretasi bermacam-macam di publik,” katanya, Kamis (18/4).

Malam itu, SBY menegaskan, batalnya Yenny Wahid masuk Partai Demokrat tidak karena jabatan. Ia juga menekankan tidak pernah ada tawar menawar jabatan ataupun posisi di PD untuk Yenny. Begitu pula sebaliknya, Yenny tidak pernah meminta jabatan sebelum masuk PD.

“Presiden mempertimbangkan dan memberikan klarifikasi apa adanya dan berdasarkan kenyataan bahwa tidak seperti yang dispekulasikan di luar yang menyebut bu Yenny meminta atau menawarkan posisi tertentu,” katanya.