REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Banyaknya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) di Kota Bandung memberikan kontribusi terhadap meningkatnya jumlah keluarga prasejahtera dan sejahtera satu. Untuk mengembalikan mereka pada posisi ekonomi semula, dibutuhkan program yang sinergi.
"Program pemberdayaan ekonomi keluarga yang didukung oleh program Bawaku Makmur terbukti bisa mengatasi persoalan keluarga prasejahtera di Kota Bandung," kata Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Bandung, Popong Warliati, kepada Republika, Kamis (18/4).
Menurut Popong, Kota Bandung pernah bebas dari keluarga prasejahtera dan sejahtera satu. Namun seiring banyaknya kasus PHK di Kota Bandung, kata dia, predikat sebagai kota bebas keluarga prasejahtera dan sejahtera satu pun gugur.
Saat ini, kata dia, di Kota Bandung terdapat 600 ribu keluarga. Dari jumlah tersebut, imbuh dia, sebanyak 83 ribu keluarga masuk kategori keluarega prasejahtera. Dari jumlah tersebut, kata dia, sebanyak 15 ribu keluarga masuk kelompok prasejahtera satu. "Kelompok inilah yang mendapat prioritas penanganan kami," kata dia.
Untuk mengangkat mereka dari kelompok prasejahtera menjadi sejahtera satu, kata Popong, BPPKB bermitra dengan berbagai institusi yang ada. Program yang digulirkan, kata dia, melalui pembinaan ekonomi dan usaha kecil.
Tujuannya, kata dia, agar merek mendapat ilmu dan pengalaman sehingga bisa diimplementasikan dalam kegiatan usaha ekonomi masyarakat. Hanya saja, kata dia, akan sangat sulit sekali untuk bebas dari keluarga prasejahtera dan sejahtera satu.
"Mereka kita sertakan dalam program Bawaku Makmur yang digulirkan oleh wali kota sejak beberapa tahun lalu," kata dia.
Selain pembinaan usaha kecil, sambung Popong, BPPKB juga memberikan perhatian program keluarga berencana (KB) terhadap kelompok masyarakat ini. Program KB di Kota Bandung, mkata dia, lebih difokuskan kepada legokan atau kelompok masyarakat prasejahtera dan sejahtera satu.
Kelompok masyarakat ini, kata dia, menjadi prioritas lantaran keterbatasan kemampuan ekonomi dalam ber-KB. "Mereka mendapatkan program KB secara gratis. Dengan program ini diharapkan kelompok masyarakat ini bisa membangun keluarga kecil yang bahagia," kata dia.
Di Kota Bandung, kata Popong, jumlah pasangan usia subur sebanyak 340 ribu pasangan. Dari jumlah tersebut, kata dia, sebanyak 250 ribu merupakan pasangan KB aktif.
Sebagian besar pasangan usia subur tersebut, menjadi fokus perhatian BPPKB Kota Bandung. Sebagian besar pasangan usia subur tersebut, memilih alat kontrasepsi suntik dan pil.
"Sebagian besar peserta KB ini adalah perempuan. Hanya sedikit sekali kaum pria terlibat aktif dalam program KB. Stigma bahwa KB merupakan urusan perempuan masih sangat kuat," tutur dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika