REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah Ketua Umum Kadin Daerah (Provinsi) tetap menolak usulan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin Indonesia sebagaimana hasil Rakornas Senin (15/4) kemarin.

Hingga kini, hanya lima Kadin Daerah yang tetap mengusung Munaslub, sedangkan 24 Kadin Daerah lainnya menolak usulan Munaslub. "Hingga saat ini, sebanyak 24 Kadin Daerah masih menolak Munaslub, sedangkan sembilan Kadin Daerah masih merasa memerlukan pertanggung jawaban Kadin Pusat. Namun, setelah dilakukan sosialisasi, hanya tersisa lima Kadin Daerah saja yang masih menginginkan Munaslub,” ujar Ketua Umum Kadin Bengkulu, Fery Rizal di Jakarta, Jumat (19/4).

Menurut Fery, sikap ngotot dari lima Kadin Daerah yang terus mendesak Munaslub ini cukup menimbulkan tanda tanya. Sebab, sebagian besar Kadin Daerah bersama-sama dengan Kadin pusat sudah melakukan upaya sosialisasi dan komunikasi, namun tidak direspon dengan positif.

“Agak aneh, ini sebenarnya motifnya apa, karena Kadin pusat dan kadin-kadin daerah lainnya sudah melakukan pembahasan dengan mereka, namun mereka tetap keukeuh tidak mau mencari solusi dengan duduk bersama, melainkan dengan Munaslub. Ada apa?” tanya Fery.

Sebelumnya, Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia, Fahmi Idris mengimbau dalam organisasi bisnis seperti Kadin, jika ada permasalahan umumnya jalan penyelesaian yang dilakukan seperti layaknya dalam dunia bisnis, yaitu duduk bersama melakukan pembicaraan yang mutualisme, bukan seperti mekanisme politik (Munaslub).

“Seperti pernah diimbau Pak Fahmi, bahwa Kadin ini organisasi bisnis, Munaslub bukan jalan penyelesaian masalah. Kita biasa melakukan penyelesaian dengan duduk bersama-sama seperti layaknya orang berbisnis. Jadi saya kira ada gelagat tidak baik di balik desakan Munaslub yang semakin terlihat mengada-ada,” ujar Ketua Umum Kadin Jawa Barat, Agung S Sutisna.

Pernyataan senada disampaikan Ketua Umum Kadin Jawa Timur, La Nyalla Mataliti. Menurutnya, agenda Munaslub itu kurang tepat untuk dilakukan dalam organisasi Kadin. "Tidak ada itu Munaslub, kita ini organisasi bisnis, bukan politik. Munaslub itu cara politik, bukan pebisnis. Jawa Timur jelas menolak usulan Munaslub, seperti juga 24 Kadin Daerah telah menyatakan dalam Rakornas Senin lalu di Gran Melia,” tegas La Nyalla.

Hingga kini, 24 Kadin Daerah telah menyatakan dukungannya kepada Dewan Pengurus menjabat hingga masa akhir jabatannya pada 2015. Selain itu, seluruh Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia yaitu Sofjan Wanandi, Agus Gumiwang Kartasasmita, Toni Uloli dan Azis Sjamsuddin, serta sejumlah asosiasi besar seperti REI, API, Apindo, Gapmmi dan sebagainya juga menyatakan menolak usulan Munaslub karena tidak sejalan dengan visi misi organisasi Kadin Indonesia. Sementara desakan Munaslub sejauh ini hanya didukung Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Oesman Sapta Odang dan lima Kadin Daerah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika