REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA---Presiden Yudhoyono akan ke Myanmar (23/4) untuk kunjungan kenegaraan pertama sejak tahun 2006. Kunjungan dilakukan ketika kekerasan etnis dan agama yang meningkat di Burma menguji hubungan khusus yang telah lama terjalin antara keduanya.

Indonesia dan Myanmar pernah berada dibawah kediktatoran militer dan kini dipimpin mantan jenderal. Keduanya mengalami transisi yang menyakitkan menuju demokrasi dan menghadapi konflik yang menghadang.

Cendekiawan dan penasihat pemerintah mengatakan persamaan itu menuai pemahaman bahwa perubahan membutuhkan waktu, dan kesadaran itu membuat Indonesia tidak mendesak Myanmar agar mempercepat laju reformasi seperti dilansir situs voa.

 Teuku Faizasyah, pembantu Presiden Yudhoyono untuk urusan internasional mengatakan, "Jelas, ketika negara-negara mulai mereformasi sistem politik seperti dulu di Indonesia, kami mengalami banyak kesulitan pada tahap awal, banyak konflik komunal, kekerasan dan perilaku lain yang tidak kondusif bagi demokrasi. Apa yang terjadi di Myanmar sekarang ini hanya bagian dari realitas baru dalam demokrasi."

Pada tahun-tahun setelah protes massa tahun 1998 menyebabkan turunnya presiden Soeharto yang otokratis, Indonesia berusaha agar militernya secara perlahan keluar dari pemerintah. Pada saat sama, Indonesia menggunakan kedekatan hubungannya dengan Myanmar untuk mendorong rezim militer negara itu agar lebih terbuka.

Ikuti Whatsapp Channel Republika