REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Pengamat sosial Sumatra Utara, Suwardi Lubis, mengatakan pemerintah di daerah ini harus tetap memperhatikan kehidupan dan nasib penyandang kusta, sehingga mereka tidak lagi turun ke masyarakat dan menjadi pengemis.

"Kalau penyandang kusta itu menjadi peminta-minta, ini jelas sangat memalukan karena kurangnya kepedulian Pemprov Sumut terhadap mereka yang mengalami sakit itu," katanya di Medan, kemarin.

Dia mengatakan, Pemprov Sumut melalui Dinas Kesehatan diharapkan tetap memberikan bantuan kebutuhan pokok atau jatah bulanan bagi penderita penyakit kusta tersebut. "Penderita kusta tersebut wajar diberikan bantuan oleh pemerintah, karena selama ini mereka hanya tinggal di rumah sakit khusus dan di lokasi penampungan," ujarnya.

Lebih lanjut Suwardi mengatakan, ratusan penyandang kusta dari RS Kusta Sicanang dan RS Belidaan di Sei Rampah dalam unjuk rasa di kantor DPRD Sumut di Medan adalah wajar. Sebab, kedatangan mereka ke kantor legislatif tersebut untuk memperjuangkan nasib dan kehidupan penyandang kusta. "Karena, tidak adanya lagi bantuan dari Pemprov Sumut.Hal seperti ini jangan sampai terjadi, karena ini juga menyangkut kemanusian dan sosial," kata Suwardi.

Sebelumnya, ratusan penyandang kusta menuntut Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Kesehatan untuk menyalurkan jatah bulanan berupa sejumlah bahan kebutuhan pokok yang terkendala dalam beberapa waktu terakhir. Tuntutan itu disampaikan ratusan penyandang dari RS Kusta Sicanang dan RS Kusta Belidaan di Sei Rampah dalam unjuk rasa di DPRD Sumut di Medan, Kamis.

Ikuti Whatsapp Channel Republika