REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Asosiasi Buruh mendukung usulan Muhaimin Iskandar untuk membahas sistem pengupahan nasional yang adil bagi pekerja.
Sampai saat sistem pengupahan yang ada dianggap belum bisa memberikan kesejahteraan bagi buruh. Pembahasan sistem pengupahan diharapkan dilakukan secara objektif.
"Harus melihat kondisi buruh saat ini yg memang masih jauh dari layak," Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia ( OPSI) Timboel Siregar, Sabtu (20/4).
Sistem pengupahan nantinya harus menekankan tanggung jawab pemerintah, melalui APBN untuk mendukung kesejahteraan buruh. Peran pemerintah dianggap penting karena upah riil buruh ditentukan oleh kinerja pemerintah.
Upah riil buruh terus menurun dinilai akibat kegagalan pemerintah mengendalikan inflasi. Beberapa kebijakan pemerintah dianggap memicu inflasi misalnya rencana kenaikan tarif dasar listrik, rencana pencabutan subsidi BBM dan masalah transportasi bahan makanan pokok.
Selain itu, sistem pengupahan diharapkan juga menjamin adanya "demokratisasi pengupahan" di tempat kerja. Saat ini menurut Timboel masih ada terjadi kesenjangan pengupahan di tempat kerja sering terjadi.
Level menengah hingga direksi sering mendapat upah dan fasilitas berlebih sementara buruh di level operasional hanya sebatas upah minimum. "Sistem ini nanti harus mengatur rasio upah terendah dan tertinggi di tempat kerja," katanya kepada Republika.
Ikuti Whatsapp Channel Republika