REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Golkar memastikan 560 daftar calon sementara (DCS) yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) bebas dari nama-nama yang tersandung kasus hukum.
"Tidak ada mantan nara pidana, yang terseret kasus hukum juga tidak ada," kata Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham di kantor KPU, Jakarta, Ahad (21/4).
Bila ada nama-nama kader partai yang dikabarkan terlibat kasus korupsi, menurut Idrus itu belum bisa dipastijan. Karena secara prinsip hukum harus digunakan asas praduga tidam bersalah.
"Masa setiap disebut namanya (tersandung hukum) tidak boleh nyaleg. Itu gampang saja disebutkan apalagi sekarang, biarkan kami mengikuti prinsip-prinsip hukum," ujar Idrus.
Sebelum ada putusan yang incracht, lanjutnya, sesuai dengan prinsip hukum Partai Golkar akan mengikuti aturan yang ada. Partai berlambang pohon beringin itu tidak mau berspekulasi tentang status hukum seseorang yang belum jelas.
Barisan DCS pada 2014 nanti juga disebut Idrus sebagai kekuatan terbaik Golkar. Mereka merupakan kader-kader yang disiapkan sejak Februari 2012 lalu, berdasarkan hasil musyawarah kerja nasional (Mukernas) Partai Golkar.
Dari segi pendidikan, caleg-caleg Golkar berasal dari latar belakang kaum cendekia. Lulusan SLTA sebanyak 68 orang, S1 247 orang, S2 201 orang, dan doktor hingga 44 orang.
Sebanyak 202 orang merupakan calon perempuan. Hingga keterwakilan caleg perempuan Partai Golkar melewati yang diwajibkan KPU sebanyak 30 persen.
DCS diproyeksikan untuk mengatasi peramasalahan yang ada di DPR. Selama ini, menurut Idrus, persoalan kinerja dan produktivitas DPR selalu dikritisi. Sehingga, Golkar memilih mengusung orang-orang yang kompeten menjalankan tugas kerakyatan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika