REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Oknum TNI diketahui telah berbuat onar di kantor PDI Perjuangan. Melihat kondisi memalukan ini, Ketua Dewan Pertimbangan PDI Perjuangan, Taufik Kiemas, angkat bicara.
“Panglima TNI harus memberikan arahan ke seluruh jajarannya,” kata Taufik kepada wartawan di kompleks MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (22/4).
Taufik mengatakan kantor partai politik merupakan alat demokrasi. Panglima TNI harus bisa memberikan kesadaran ke jajarannya untuk tidak lagi menganggu kantor partai.
“Kantor-kantor partai politik tidak boleh diganggu, tapi dijaga karena alat demokrasi kita itu parpol,” ujar Taufik.
Kendati kecewa dengan perilaku oknum TNI yang berbuat onar, Taufik meminta kasus ini tidak perlu besar-besarkan. Dia khawatir ada terjadi adu domba antara TNI dan PDI Perjuangan.
Sementara itu Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Achmad Basarah menyatakan DPP PDI Perjuangan akan mengirim surat protes ke jajaran elite TNI. “Sikap resmi akan kami sampaikan ke Panglima TNI, KSAD, dan Komandan Yon Zikon,” kata Basarah.
Protes PDI Perjuangan merupakan wujud keprihatinan terhadap disiplin prajurit TNI. Basarah menyatakan Panglima TNI harus menindak tegas bawahan yang menyalahi disiplin militer. Sebab bukan tak mungkin kasus penyerangan terhadap warga sipil oleh oknum TNI kembali terulang.
Keonaran yang dibuat oknum prajurit TNI Yon Zikon 13 menjadi preseden buruk terhadap citra TNI. Terlebih sampai saat ini publik masih merekam sejumlah kasus penyerangan yang dilakukan oknum TNI ke Mapolres OKU dan Lapas Cebongan, Sleman, Yogyakarta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika