REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum PSSI, Djohar Arifin Husin, meminta konflik dualisme pengurus provinsi (pengprov) PSSI serta dualisme pengelolaan klub segera dituntaskan seiring dengan perdamaian di tingkat pusat.

Penyelesaian dualisme pengprov PSSI harus dituntaskan selambat-lambatnya pada Juli melalui mekanisme Musyawarah Provinsi (Musprov). Hal tersebut berdasarkan hasil rapat Komite Eksekutif PSSI pada beberapa waktu lalu.

"Semuanya harus segera dituntaskan. Ini demi kemajuan kita bersama dalam mengembangkan persepakbolaan nasional," kata Djohar Arifin di Kantor PSSI Senayan, Jakarta, Selasa.

Selama ini sedikitnya ada 17 pengprov PSSI yang bermasalah terkait dualisme kepengurusan. Bahkan, semuanya telah melakukan pemilihan kepengurusan baru dan telah dilantik oleh Ketua Umum PSSI Djohar Arifin Husin.

Hanya saja, saat verifikasi peserta Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI 17 Maret lalu, ke 17 perwakilan pengprov yang telah dilantik itu tidak terdaftar karena kongres didasarkan pada data KLB Solo. Kondisi ini membuat suasana memanas dan dinilai memunculkan permasalahan baru karena statusnya dianggap tidak sah.

Pengprov PSSI yang terjadi dualisme kepengurusan diantaranya adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Utara dan Riau.

"Ini semua demi persaudaraan, persahabatan dan kebersamaan. Kita mulai dari nol. Perdamaian di pusat harus diikuti tingkat daerah," kata Djohar Arifin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika