REPUBLIKA.CO.ID, QUETTA -- Serangan bom mobil bunuh diri di sebuah pos pemeriksaan dekat daerah berpenduduk Syiah di Pakistan baratdaya pada Selasa (23/4) malam waktu setempat telah menewaskan enam orang dan melukai lebih dari 30 orang.
Penyerang berusaha mengendarai mobilnya ke daerah Hazara Town di Quetta, ibu kota provinsi Baluchistan, dimana kekerasan sektarian telah menewaskan puluhan orang Syiah, kata kepala kepolisian kota itu Zubair Mahmood.
"Ia meledakkan mobilnya ketika pasukan di sebuah pos pemeriksaan paramiliter dekat lingkungan Syiah itu menghentikannya," kata perwira polisi dekat lokasi kejadian.
Pejabat pemerintah provinsi Akbar Durrani mengkonfirmasi serangan itu dan jumlah korban. "Kami telah mengumpulkan rincian di sejumlah rumah sakit dan jumlah kematian enam orang," katanya.
Kekerasan terhadap warga Syiah mencapai rekor dan pada 2012 lebih dari 400 orang Syiah tewas dalam serangan-serangan sektarian.
Muslim Syiah, yang mencapai sekitar 20 persen dari 180 juta jiwa penduduk Pakistan yang mayoritas Sunni, sering menjadi sasaran serangan oleh kelompok garis keras Sunni.
Pada 16 Februari lalu, serangan bom di Quetta menewaskan 89 orang, dan 92 orang tewas dalam serangan di sebuah tempat bilyar Hazara pada 10 Januari. Kelompok militan Sunni Lashkar-e-Jhangvi (LJ) mengklaim bertanggung jawab atas serangan-serangan terhadap warga Syiah Hazara itu.
Sejumlah kelompok militan beroperasi aktif di Baluchistan, provinsi terbesar namun termiskin di Pakistan. Kekerasan sektarian antara Sunni dan Syiah terjadi di wilayah yang berbatasan dengan Iran dan Afghanistan itu.
Separatis Baluchistan mengobarkan kekerasan sejak 2004 untuk menuntut otonomi politik dan pembagian lebih besar dari kekayaan minyak, gas dan mineral di wilayah yang penduduknya dilanda kemiskinan itu.
Kelompok militan Lashkar-e-Jhangvi (LJ) yang terkait dengan Alqaidah juga mengobarkan serangan-serangan terhadap minoritas Syiah, dan beberapa aparat kepolisian di kota itu menyatakan mereka diancam oleh kelompok tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika