REPUBLIKA.CO.ID, KULON PROGO -- Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, berikrar antipolitik uang atau tidak akan melakukan politik uang untuk mendapat suara pada Pemilihan Umum 2014.
Ketua DPD PKS Kulon Progo Hamam Cahyadi di Kulon Progo, Kamis, mengatakan komitmen pencalegan pada Jumat 19 April, karena adanya ikrar bersama semua caleg PKS tidak akan berpolitik uang, baik ke DPD maupun lewat tim sukses yang akan dibentuknya.
"Maksud dan tujuan PKS ikrar tidak berpolitik uang adalah meraih kemenangan 2014 dengan barokah.Insya Allah, kami pasti bisa," kata Hamam.
Menurut dia, untuk mencegah terjadinya politik uang, perlu adanya pengawasan di lapangan oleh masyarakat dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).
Ia mengatakan, pelaporan adanya politik uang masih tebang pilih, contohnya di Pekalongan (Jawa Tengah) penjual tempe bisa masuk penjara tiga bulan karena menggunakan kertas partai politik (parpol) untuk membungkus tempe. Sementara yang jelas ada uang ratusan beredar semua diam bahagia.
"Mencegah politik uang, kalau pasalnya seperti narkoba, tidak akan signifikan," katanya.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPD PKS Kulon Progo mengatakan partainya mendapat bantuan dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kulon Progo sebesar Rp61 juta per tahun.
"Tidak ada dana selain itu dari anggaran provinsi atau pusat. Seharusnya, pemerintah pusat dan DPR RI memikirkan kiranya berketapatan dengan tahun pemilu mestinya seluruh parpol didukung anggaran yg layak, misal hanya untuk biaya cetak alat peraga atribut, saksi, kampanye terbuka sekalipun hanya sekali tiap-tiap parpol yang semuanya dalam batas adil dan hemat," katanya.
Ia mengatakan parpol yang tugas kerjanya dari memuat peraturan daerah hingga undang-undang.
"Perlu adanya anggaran khusus kampanye bagi partai," katanya.
Terkait fenomena sekarang ini bahwa parpol yang dibelakangnya konglomerat atau pengusaha pasti lebih kuat kemampuan keuangannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika