REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Senegal akan memberikan dukungan atas pencalonan Mari Elka Pangestu sebagai sekretaris jenderal (sekjen) Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Direktur Televisi Lembaga Penyiaran Televisi dan Radio Milik Pemerintah Senegal (RTS) Seynabou Diop dalam kunjungannya ke Kantor Berita Antara di Jakarta, Kamis, berpendapat bahwa Mari memiliki kriteria yang bagus dan tidak semua perempuan mampu meraih posisi seperti yang dimilikinya saat ini.
"Menurut saya, selain dia adalah satu-satunya kandidat perempuan dalam pencalonan sebagai sekjen WTO tahun ini, Mari memenuhi kriteria dan memiliki kemampuan untuk menduduki jabatan tersebut," kata Diop.
Pada awalnya, Diop mengatakan Senegal cenderung mendukung dua calon dari Afrika dengan alasan memiliki kepentingan dan berasal dari benua yang sama, yakni Ghana dan Kenya, keduanya termasuk sembilan calon dalam pemilihan putaran pertama.
Namun, lanjut Diop, Senegal berubah pikiran saat panitia WTO telah mengerucutkan kompetisi menjadi lima nominator, yakni dari Indonesia, Meksiko, Brazil, Selandia Baru, dan Korea Selatan.
"Indonesia dan Senegal sama-sama negara berkembang yang memiliki kepentingan untuk membangun negaranya masing-masing. Oleh karena itu, saya pikir jika Mari terpilih, dia akan memiliki posisi yang bagus untuk membela kepentingan kita sebagai negara berkembang," kata dia.
Berdasarkan alasan tersebut, Diop meyakinkan bahwa Senegal memiliki kesan yang sangat baik terhadap pencalonan Mari dan percaya bahwa dia akan berjuang demi kemajuan negara-negara berkembang.
"Kami mengandalkan Mari untuk membawa kepentingan kami sebagai salah satu negara berkembang di dalam organisasi WTO. Karena itu, Senegal bermaksud untuk mendukungnya sebagai sekjen WTO," kata dia.
Sebagai seorang pekerja media, Diop telah berkesempatan untuk mewawancarai langsung Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu dalam kunjungannya ke Senegal pada awal April 2013.
Pada kesempatan itu, Diop mengaku terkesan pada visinya yang ingin mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan melindungi hak-hak kaum miskin, terutama petani di pedesaan di negara-negara berkembang.