REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Suhu politik menjelang pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) Jawa Tengah 2013 kian memanas. Situasi inipun mulai memantik berbagai spekulasi politik.

Salah satunya isu ‘rebutan’ dana Bank Jateng di balik ‘pencopotan’ Hadi Prabowo dari Komisaris Utama Bank Jateng oleh Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo.

Meski pencopotan itu atas hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menyusul pengunduran diri Hadi Prabowo dari jabatan Setda, karena telah ditetapkan sebagai calon gubernur Jawa Tengah  periode 2013- 2018.

Namun, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) melihat, ada nuansa politis tertentu di balik langkah gubernur ini. Yakni terkait dengan kucuran dana Rp 1,5 triliun untuk BUMD tersebut. 

Direktur Investigasi dan Advokasi FITRA, Uchok S Khadafi mengatakan, berdasarkan data yang dikantonginya, telah disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang digelar 15 Januari 2013 lalu.

"Yang menurut kami janggal, hasil dari RUPS-LB Bank Jateng tersebut tidak pernah diumumkan kepada masyarakat (publik)," kata Khadafi dalam keterangan persnya, Ahad (28/4). 

Dugaan adanya penyalagunaan dana bank Jateng juga diamini Komite Penyelidikan, Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah. KP2KKN mendesak adanya transparansi dana kampanye yang digunakan oleh para calon gubernur, yang maju pada ajang Pemilihan Gubernur 2013.

Sekretaris Tim Sukses Bibit Waluyo- Soedijono Sastroatmodjo (Bissa) yang coba dikonfirmasi soal hal ini tidak dapat dihubungi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika