REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta pemerintah untuk memberikan kepastian pada masyarakat terkait harga bahan bakar minyak (BBM). Pengurus Harian YLKI, Husna Zahir mengatakan pemerintah sangat tidak pasti kepada masyarakat.

"Mulai dari dulu isu Pertamax hingga sekarang isu dua harga BBM," kata Husna di Jakarta, Ahad (28/4). 

Ketidakjelasan pemerintah telah menyebabkan kekisruhan di lapangan, seperti kelangkaan BBM dan kenaikan harga bahan pangan. Husna juga mengatakan dua harga BBM berpotensi menimbulkan konflik di lapangan. 

"Dua harga berpotensi terjadi kesulitan. Pelaksanaannya, pengaturannya dan pengawasannya seperti apa?" ujar Husna.

Dua harga ini menurutnya rentan terhadap konflik, misalnya jika seorang pengguna mobil bersikeras untuk mendapatkan BBM dengan harga Rp 4.500, siapa yang akan bertanggung jawab. Potensi penyalahgunaan pun diprediksikan akan terjadi. 

Husna berharap pemerintah benar-benar memperhitungkan untung, rugi dan manfaatnya. Secara umum, YLKI tidak melihat dua harga BBM akan memberi kemudahan pada masyarakat. 

YLKI menyadari kenaikan harga tidak akan menyenangkan semua orang, tapi YLKI menilai kenaikan harga BBM menjadi Rp 6.500 masih bisa diterima oleh sebagian besar masyarakat.

"Jika harga BBM naik, pemerintah harus memberikan kompensasi pada yang berhak," kata Husna. Ia juga meminta pemerintah untuk memperbaiki angkutan umum agar dapat mengurangi konsumsi BBM.

Ikuti Whatsapp Channel Republika