Senin 29 Apr 2013 06:41 WIB

Dualisme Kepemimpinan di PAN Jayapura

Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Hatta Rajasa menyampaikan pandangan pada Temu Kader PAN se-Jabotabek, di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, Ahad 17/2).
Foto: ANTARA/Wahyu Putro
Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Hatta Rajasa menyampaikan pandangan pada Temu Kader PAN se-Jabotabek, di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, Ahad 17/2).

REPUBLIKA.CO.ID, SENTANI -- Sekretaris DPD PAN Jayapura Elisa Benyamin Ferdinandus mengatakan tengah terjadi dualisme kepemimpinan dalam tubuh Partai Amanat Nasional (PAN) di Kabupaten tersebut.

Menurut Elisa, dualisme ini terungkap ketika Elisa beserta Ketua DPD PAN Kabupaten Jayapura Fransalberth Yoku tidak bisa mendaftarkan diri sebagai bakal calon legislatif (bacaleg) di Kabupaten Jayapura.

Pihaknya mengaku kaget, karena ternyata sudah ada pasangan Ketua dan Sekretaris yang mendaftarkan diri sebagai bacaleg di KPUD Kabupaten Jayapura dengan menggunakan bendera PAN.

"Kalau memang kami ingin diturunkan dari jabatan, tolong buat musdalub atau pleno, tapi ini tidak ada tindakan apa-apa, SK pengangkatan kami pun resmi dari Ketua DPC PAN Provinsi Papua," ujar dia.

Oleh karena itu, pihaknya secara resmi melaporkan dua orang oknum bacaleg dari PAN berinisial EW (36) dan YI (38) ke Polres Jayapura, Kamis (25/4) lalu dengan laporan perbuatan tidak menyenangkan.

"Akibat dari tindakan yang dilakukan oleh kedua oknum tersebut mengakibatkan kami tidak dapat melakukan pendaftaran ke KPUD Kabupaten Jayapura," urai Elisa.

Ia menjelaskan, kedua oknum tersebut juga melakukan tindakan yang diduga berupa pemaksaan alias penyanderaan terhadap salah seorang pengurus DPD PAN Kabupaten Jayapura bernama Lazarus Dike, S.Mg untuk kepentingan mengerjakan input data dan berkas pencalonan bacaleg.

Sementara itu, ketika hal ini dikonfirmasikan kepada EW di tempat terpisah, EW tidak mau berkomentar apa-apa. "Biar nanti partai yang urus," tegas dia.

Kapolres Jayapura AKBP. Roycke Harry Langie, SIK, MH di tempat terpisah mengatakan bahwa laporan yang menyangkut pemilihan umum sebaiknya dilaporkan lebih dahulu ke Panwaslu.

"Kami tetap akan berkoordinasi dengan Panwaslu untuk tindaklanjut dan penyelesaian persoalan ini," pungkas Kapolres.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement