REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Kementerian Sosial (Kemensos) akan menyiapkan beberapa paket bantuan kepada masyarakat miskin di Indonesia guna mengantisipasi dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
"Kita menyiapkan paket bantuan bagi masyarakat miskin dampak jika harga BBM mengalami kenaikan,"kata Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri di Padang, Senin.
Menurut dia, jika harga BBM akan naik pada 1 Mei 2013 ada tiga hal yang akan diperoleh masyarakat miskin di Indonesia.
Kemensos melakukan langkah yakni pertama program beras bagi masyarakat miskin (Raskin) akan ditingkatkan tiga sampai lima bulan biasanya rumah tangga sasaran (RTS) mendapatkan 15 kilogram ditambah menjadi 30 kilogram beras.
Kemudian bantuan siswa miskin, dimana Kemensos punya Program Keluarga Harapan (PKH) yakni ada sekitar 2,4 juta Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) jika dalam satu rumah ada 2 orang maka mendapatkan bantuan 4,8 juta anak miskin bisa ditangani dengan bantuan kompensasi kenaikan BBM.
"Selanjut dalam Program Keluarga Harapan sekarang ini akan menerima dalam satu tahun sekitar Rp1,4 juta kemungkinan akan dinaikan sekitar Rp1,8 juta," jelas dia.
Rencana kenaikan harga BBM pada 1 Mei 2013 lanjut Salim Segaf Al-Jufri subsidi penghematan uang negara akan dialihkan untuk warga miskin. "Kalau kenaikan harga BBM sekitar Rp 6.500 perliter maka ada penghematan sampai Rp 21 triliun,"ungkap Salim Segaf Al-Jufri.
Dia mengatakan, tidak ingin mengalami kesalahan dalam menyalurkan paket bantuan bagi warga miskin, maka Kementerian Sosial (Kemensos) melakukan kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS).
Kerja sama Kemensos dengan BPS memiliki posisi strategis untuk mengukur ketepatan penanganan, perlindungan dan pemberdayaan warga miskin.
"Sebab, data kemiskinan, terdiri atas format terkait jumlah orang miskin, jumlah rumah tangga miskin, jumlah warga miskin yang tidak punya rumah layak huni," kata dia.
Menurut dia, Kemensos sangat membutuhkan keakuratan dan ketepatan data, yang meliputi tepat jumlah, tepat sasaran dan tepat kebutuhan bagi masyarakat miskin penerima bantuan.
"Kesalahan data maupun ukuran terdahulu, perlu dievaluasi dalam penguatan ukuran di masa depan. Untuk itu, harus ada upaya mendata sambil berbagai program berjalan, sehingga bisa didapatkan data kebutuhan dan karakteristik yang sesuai bagi perlindungan dan pemberdayaan warga miskin,"kata dia.
Data yang akurat tersebut secara langsung akan mempermudah pemetaan, perencanaan serta strategi pelaksanaan.
"Data yang akurat, membuat pelaksanaan program kesejahteraan sosial semakin transparan, akuntabel, tepat sasaran serta benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga miskin," jelas Salim Segaf Al-Jufri.
sumber : Antara
Ikuti Whatsapp Channel RepublikaBACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
