REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan penerapan dua harga BBM bersubsidi sulit untuk diimplementasikan meskipun hal itu dinilai lebih baik dalam memberikan keadilan bagi masyarakat kecil.
"Kita memang sedang mendalami satu harga itu, karena memang, dua harga itu sebetulnya terbaik, tapi secara operasional sulit sekali. Dan juga SPBU menghendaki satu harga, pandangan masyarakat juga seperti itu," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
Hal ini dikatakannya menanggapi kebijakan pemerintah yang akan menaikkan harga BBM bersubsidi. Pemerintah sebelumnya mengusulkan kebijakan menaikkan harga BBM subsidi bagi mobil pribadi, sedangkan untuk motor (roda dua) tetap (dua harga).
Menurut dia, bila kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi (satu harga) tersebut akhirnya diambil, maka dibutuhkan antisipasi dampak dari kenaikan harga barang akibat kebijakan itu terhadap masyarakat miskin.
"Tentu harus ada pikiran kita untuk mengatasi agar mereka tidak terkena dampak," katanya.
Ia menambahkan, Presiden akan menjelaskan kebijakan terkait pengurangan BBM bersubsidi besok, Selasa (30/4), dalam musyawarah perencanaan pembangunan nasional (Musrenbangnas) di Jakarta. "Besok dengarkan di Musrenbangnas," katanya.
Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono menambahkan, pemerintah tengah memikirkan rumusan yang tepat guna mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM bersubsidi termasuk diantaranya BLT.
Namun demikian, kebijakan pemberian bantuan langsung (BLT) tersebut masih harus melalui pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat mengingat hal itu merupakan tambahan alokasi dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
"Ya harus, itu satu tambahan anggaran (APBN)," katanya di Kompleks Istana Presiden, Senin,.
Ia menambahkan, sampai sejauh ini, pemerintah tengah mematangkan rumusan yang tepat terkait dengan pengurangan subsidi BBM yang tidak merugikan masyarakat miskin. "Ya ini sedang di cari," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika