REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Dua skenario kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang disiapkan pemerintah, disetujui Wakil Gubernur Jabar, Dede Yusuf. Menurut Dede, Ia tidak setuju kalau BBM dinaikkan semua.

"Saya kan punya karyawan di perkebunan. Mereka harus menempuh jarak sekian kilometer kalau BBM naik, maka biayanya agak berat. Jadi harus ada opsi dua harga. Itu pemikiran saya secara pribadi," ujar Dede kepada wartawan, Selasa (31/4).

Dede mengatakan, rencana kenaikan harga BBM bersubsidi sangat wajar. Karena, saat ini sasaran penerima subsidi BBM dari pemerintah banyak yang tidak tepat sasaran. Apalagi, beban subsidi BBM saat ini mencapai sekitar Rp 150 triliun. Subsidi tersebut, tidak mengarah kepada orang tidak mampu.

Pengguna BBM bersubsidi, kata dia, ternyata 85 persennya dinikmati oleh kendaraan pribadi atau sektor industri. Sisanya, yakni 15 persen baru dipergunakan untuk masyarakat umum. Padahal, sektor industri ini tidak boleh mendapatkan subsidi BBM. Karena, bagian dari kegiatan perkonomian. "Ini yang harus dipikirkan bagaimana memperlakukan dua harga tadi," katanya.

Saat ini, menurut dia, pemerintah sedang menunggu pihak mana yang paling tepat diberikan subsidi BBM dan mana yang yang tidak pantas diberikan. Kalau subsidi ditarik, maka biaya untuk pengembangan pembangunan, untuk jalan, bidang transportasi massal seperti bus bisa ditingkatkan.

"Pengawasan juga harus diperketat. Kalau perlu, ada CCTV agar tepat sasaran. Karena kan yang beli pake jerigen masih banyak," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika