REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA--Program Bantuan Langsung Tunai dinilai berpotensi untuk difungsikan sebagai sarana "membeli" suara publik pada pemilihan umum 2014, kata peneliti dari Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Mulyadi Sumarto.
Dalam seminar bertajuk " Membeli Suara dengan Program Populis : Manipulasi Program BLT menjelang Pemilu Presiden 2009" di Yogyakarta, Kamis, ia mengatakan bahwa program bantuan langsung tunai (BLT) yang dilaksanakan pada masa kampanye 2009 memiliki kecenderungan manipulasi politik yang bisa kembali terjadi pada Pemilu 2014.
"Pengalaman distribusi BLT sebagai wujud kompensasi penurunan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan sekaligus menjadi media pembelian suara ini, sangat mungkin terulang lagi pada Pemilu 2014,"katanya.
Program BLT pada 2009, menurut dia, sebenarnya tidak diperlukan. Alasannya distribusi BLT pada 2009, menurut dia, adalah karena pengurangan subsidi akibat kenaikan harga BBM dan munculnya kesulitan ekonomi akibat kenaikan harga BBM.
Namun demikian, praktik penerapan BLT yang pernah dilakukan pada 2009 tersebut, menurut dia, tidak memiliki relevansi. Sebab, saat kenaikan BBM dicanangkan pada waktu itu, tidak terdapat kesulitan ekonomi yang signifikan .
Selain itu, ia mengatakan dalam pencanangan BLT tersebut juga rentan terjadinya manipulasi politik dalam setiap pengelolaan administratifnya.
"Manipulasi tersebut mencakup jangka waktu distribusi BLT, jumlah penerima BLT, data yang dipakai untuk distribusi dan landasan hukum program BLT,"katanya.
Sementara itu, di sisi lain, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan pihak pemerintah pada tahun ini tidak menyiapkan anggaran untuk skema BLT yang dapat dimanfaatkan sebagai kompensasi bagi masyarakat miskin apabila terjadi kenaikan harga BBM bersubsidi.
"Di dalam anggaran itu kita tidak ada program BLT,"katanya di Jakarta, Senin (22/4).
Menurut Agus, penyiapan anggaran BLT dapat dilakukan dalam APBN-Perubahan, dan pengajuan perubahan anggaran tersebut masih menunggu evaluasi kinerja fiskal hingga akhir triwulan I.
Ikuti Whatsapp Channel Republika