REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Barat meminta sensus pertanian yang dilakukan pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menghasilkan data pertanian yang valid dan berkualitas. Sehingga, perencanaan sektor pertanian lebih tepat guna.
"Metode pengumpulan data sensus pertanian harus berkualitas, jadi hasil yang didapatkan sesuai dengan kondisi real (nyata) di lapangan," ujar Ketua Harian DPD KHTI Jabar Entang Sastraatmadja, Kamis (2/5).
Entang mengatakan, sensus pertanian akan mengukur sejauh mana keberhasilan sektor pertanian di Indonesia. Salah satu sektor yang perlu menjadi fokus sensus pertanian yaitu persoalan data alih fungsi lahan pertanian yang terjadi di Indonesia.
Data tersebut, kata dia, dibutuhkan untuk mengukur produksi padi. Termasuk klasifikasi petani besar, gurem, buruh tani, atau petani perkotaan.
Sensus pertanian ini harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan perencanaan pertanian.