REPUBLIKA.CO.ID,PONTIANAK--Gubernur Kalimantan Barat Cornelis menyampaikan permohonan maaf ke masyarakat terutama seluruh pelajar di provinsi itu atas kacaunya pelaksanaan ujian nasional tahun 2013.

"Ini sangat-sangat memalukan, dan baru pertama terjadi dalam sejarah pendidikan di Indonesia," ujar Cornelis di Bengkayang, Kamis.

Ia menambahkan, meski daerah bukan menjadi penyedia untuk berkas ujian nasional, namun selaku bagian dari pemerintah, sudah sepatutnya meminta maaf.

Menurut dia, gubernur merupakan wakil pemerintah pusat di daerah. "Pernyataan maaf ini juga atas nama presiden," katanya menegaskan.

Namun, ia melanjutkan, kalau menjadi presiden, ia akan mengambil sikap tegas. "Kalau saya presiden, langsung pecat menterinya," ujar dia.

Ia mencontohkan kekacauan saat pelaksanaan ujian nasional tahun ini seperti lembar jawaban yang terlalu tipis sehingga sulit untuk diperiksa menggunakan alat pemindai.

Cornelis menegaskan, ketidaknyamanan tersebut secara psikologis tidak baik bagi siswa yang akan melaksanakan ujian nasional.

Ia menyindir pihak yang mengambil keuntungan dari pelaksanaan ujian nasional. "Ambil untung silakan, boleh, tetapi dalam batas yang wajar. Yang mana hak rakyat, kembalikan," kata Cornelis yang juga ketua DPD PDI Perjuangan Kalbar itu.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh telah menyatakan bahwa pelaksanaan UN merupakan hal yang telah dilandasi dengan undang-undang. "Sehingga menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan layanan pendidikan, salah satunya dalam bentuk UN," katanya.

Terkait permintaan penghapusan UN dari beberapa pihak, dia mengatakan bahwa pemerintah masih meyakini UN diperlukan untuk menguji kemampuan siswa dan hasilnya diyakini valid.

"Kalau persoalan tekanan yang harus dihadapi para murid, itu justru melatih mental mereka dalam menghadapi tantangan karena bagaimanapun juga hidup memang penuh tekanan," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika