REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) menilai pembangunan infrastruktur yang belum optimal dan berakibat pada lemahnya daya saing ekonomi, disebabkan oleh kurangnya ketersediaan sumber dana jangka panjang dari perbankan untuk membiayai pembangunan tersebut.
"Kalau kita lihat dari struktur dana bank sekarang, lebih dari 50 persen bersumber dari dana jangka pendek yakni deposito satu bulan," kata Asisten Gubernur BI Hendar saat diskusi tentang pembiayaan infrastruktur di Jakarta, Jumat (3/5).
Hendar mengatakan, hal tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pembangunan infrastruktur kurang berkembang. Ia menambahkan, dalam beberapa periode, kredit dari perbankan untuk investasi juga tidak bergerak dari sekitaran angka 20 persen dari total kredit perbankan. "Artinya memang sangat terbatas dari sisi pembiayaan yang bersumber dari dana jangka panjang," ujar Hendar.
Berdasarkan data Bappenas (2012), kebutuhan investasi infrastruktur antara 2010-2014 mencapai 214 miliar dolar AS. Namun anggaran pemerintah hanya dapat memenuhi sekitar 65,4 persen atau 140 miliar dolar AS, sehingga terdapat funding gap sebesar 34,6 persen atau 74 miliar dolar AS untuk memenuhi kebutuhan investasi infrastruktur di Indonesia pada rentang waktu itu.
Funding gap tersebut sedianya dipenuhi oleh pihak swasta melalui mekanisme public private partnerships (PPP) yaitu pola kerja sama pemerintah swasta (KPS) dengan komposisi penyertaan modal dan bagi hasil. Namun pada prakteknya, pendanaan infrastruktur antara pemerintah dengan swasta tidak berjalan karena keengganan pihak perbankan membiayai proyek infrastruktur yang bersifat multiyears.
"Oleh karena itu, pemikiran kami, bagaimana pengembangan pendalaman pasar keuangan khususnya dalam peran bank sentral dalam kaitannya dengan pembiayaan ekonomi," kata Hendar.
Kendati ada aspek lain yang mempengaruhi pembangunan infrastruktur, menurutnya, aspek pembiayaan merupakan salah satu faktor yang signfikan berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika