REPUBLIKA.CO.ID, menilai banyak daerah otonom baru atau daerah hasil pemekaran yang mengalami kegagalan. Penyebabnya, sejak awal pemekaran tidak disiapkan dengan baik dan lebih didasari kepentingan elit daerah.

"Wajar saja jika hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri lebih banyak daerah pemekaran atau DOB yang gagal," kata Margarito Kamis dalam diskusi "Pemekaran Daerah, Kebutuhan Masyarakat atau Kepentingan Elit" di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (8/5).

Pembicara lainnya adalah Anggota DPD RI dari Provinsi Maluku Jacob Jack Ospara dan Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan DPOD Kementerian Dalam Negeri Boy Tenjuri.

Menurut Margarito kepentingan elit daerah biasanya mereka yang gagal menjadi kepala daerah atau menjelang pensiun ingin mendapat jabatan lagi di daerah pemekaran baru.

"Ada elit daerah yang ingin mendapat jabatan baru sehingga memotivasi masyarakat untuk mengusulkan pemekaran daerah," katanya.

Ironisnya, kata dia, setelah pemerintah pusat dan DPR RI menyetujui pemekaran daerah, tapi penjabat kepala daerah justru memandatkan APBD lebih kepada kepentingan sendiri dan belanja birokrasi daripada untuk membangun infrastruktur dan pelayanan kepada masyarakat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika