REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berencana akan melaporkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Mabes Polri pada Senin (13/5) ini terkait penyitaan lima mobil di kantor DPP PKS. Namun langkah PKS ini justeru akan menjadi bumerang karena akan membuat suara pemilih akan semakin merosot pada Pemilu 2014.

"Karena PKS dapat dinilai melemahkan atau tidak mendukung KPK dalam pemberantasan Korupsi," kata salah satu anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho yang dihubungi wartawan di Jakarta, Ahad (12/5).

Emerson menambahkan langkah PKS untuk melaporkan KPK ke Mabes Polri dapat dianggap sebagai upaya mengkriminalisasi lembaga tersebut. Masyarakat pun akan semakin menanggapi PKS sebagai partai yang melindungi pelaku korupsi dan suaranya akan semakin tenggelam pada Pemilu nanti.

Senada dikatakan salah satu anggota Komisi III DPR asal Fraksi Partai Gerindra, Martin Hutabarat. Ia mengatakan tindakan PKS yang tidak kooperatif terhadap langkah pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK akan merugikan partai itu sendiri.

Menurutnya sikap keras PKS yang menolak penyitaan mobil di kantor DPP PKS merupakan sikap yang tidak bijak. Semakin lama penyitaan mobil ini tertunda, lanjutnya, akan membuat citra PKS semakin buruk.

"Ini akan semakin merugikan citra PKS sebagai partai bersih, citra yang sudah sempat tertanam pada benak sebagian orang. Apabila KPK belum juga menjemputnya dalam waktu dekat, PKS sebaiknya mengambil inisiatif untuk membawanya sendiri ke KPK," imbaunya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika