REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Kebijakan Publik , Fiskal, dan Moneter, Haryadi Sukamdani, tidak mempermasalahkan siapa pun yang dipilih menjadi menteri keuangan (menkeu) Indonesia yang baru.

“Bukan siapa yang menjadi menkeu, tapi apa yang harus dilakukannya,” ujar Haryadi saat dihubungi, Senin (13/5). Menurutnya, menkeu yang baru harus memiliki terobosan dalam kebijakan keuangan Indonesia. Dia menjelaskan, menkeu yang terpilih dalam waktu dekat ini dapat menerapkan kebijakan instrumen fiskal untuk stimulan, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dia berharap, menkeu yang baru jangan fokus pada kebijakan anggaran saja. “Sehingga dengan (menerapkan) kebijakan (instrumen fiskal) juga  maka ada keseimbangan,” tuturnya. Tidak hanya itu, kata Haryadi, menkeu yang dipilih bisa mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Haryadi menjelaskan, menkeu yang barru dapat memantapkan program dan memprioritaskan programnya. Program itu, tambahnya, termasuk mengurangi subsidi, termasuk Bahan Bakar Minyak (BBM), karena jelas-jelas mengganggu keungan negara. “Menkeu yang baru harus mampu melakukan terobosan-terobosan, dan mengalokasikan subsidi,” ucapnya.

Langkah lainnya yang harus dilakukan oleh menkeu, menurut Haryadi, yaitu proaktif melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan APBN termasuk untuk keuangan daerah dan lembaga yang lainnya. “Karena kenyataannya (penggunaan APBN) di ekonomi daerah tidak efisien dan terjadi pemborosan,” tuturnya. Jadi, tambahnya, menkeu harus bisa melakukan efisiensi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika