REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR dari PKS Sohibul Iman mengatakan partainya menunggu sikap resmi dari pemerintah terkait kompensasi kenaikan BBM.

Sohibul mengaku dalam pembahasan di Majelis Syuro beberapa waktu lalu, sikap fraksi akan ditentukan setelah pemerintah mengajukan RAPBN-P. "Sikap pemerintah kan berubah-ubah kemarin," ungkapnya saat dihubungi Republika, Senin (13/5).

Sohibul menjelaskan pemerintah punya hak menyesuaikan subsidi harga BBM sesuai UU No 19 tahun 2012. Namun DPR perlu dilibatkan jika ada kompensasi kenaikan harga BBM yang mempengaruhi postur APBN. PKS menolak mengerucutkan kompensasi kenaikan BBM berupa Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). "Jangan langsung digiring ke satu opsi kompensasi," katanya.

Sohibul menyebut bentuk kompensasi ini harus dieksplor dalam berbagai bentuk. "Ada bantuan langsung ada yang tidak langsung." PKS ingin semua opsi diberikan saat dibahas di DPR. Yang terpenting, ucap Sohibul bentuk kompensasi harus bermanfaat untuk masyarakat yang terkena dampak.

Ikuti Whatsapp Channel Republika