REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Kehormatan (BK) DPR diimbau untuk berani membuka data absensi sidang-sidang yang ada di DPR kepada masyarakat. Apa lagi menjelang pemilu legislatif 2014, dikhawatirkan anggota dewan sibuk turun ke daerah pemilihan untuk menghimpun kekuatan.

"Saya harapkan BK berani sampaikan ke publik. Bahwa absensi itu ada yang bodong, itu risiko sistem pengendalian yang lemah," kata ketua DPR Marzuki Alie, di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/5).

Agar bekerja lebih maksimal dan bebas dari kongkalikong, Marzuki mengusulkan BK DPR mempekerjakan beberapa orang secara independen. Agar penegakkan kehormatan anggota menjadi lebih efektif.

Marzuki mengaku telah menyampaikan beberapa kali ke BK DPR agar tata tertib benar-benar dipatuhi anggota dewan. Artinya, di dalam tatib dijelaskan bukan hanya absensi yang diawasi, tetapi kehadiran anggota secara fisik di parlemen. Sebab pengecekan BK terkait kehadiran di absensi dengan kenyataan di lapangan merupakan kewenangan BK DPR sepenuhnya.