REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Kebijakan makroekonomi meliputi kebijakan moneter, fiskal dan sistem keuangan perlu dibicarakan bersama dan terintegrasi.
Hal tersebut dimaksudkan untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yaitu terjaganya stabilitas makroekonomi, pertumbuhan ekonomi serta terjaminnya pemerataan pembangunan.
Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan untuk mengintegrasikan kebijakan-kebijakan tersebut, dibutuhkan suatu bauran kebijakan yang tepat. "Itu solusi utama agar kita bisa mencapai stablitas makroekonomi, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif," ujar Perry, Rabu (15/5).
Perry menyampaikan gagasan itu dalam acara Macroeconomic Policies For Sustainable Growth With Equity In East Asia yang berlangsung di Hotel Sheraton Mustika, Yogyakarta, Rabu (15/5). Acara ini terselenggara atas kerja sama ECSAP, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan.
Menurut Perry, selama ini pembicaraan terkait kebijakan makroekonomi cenderung berjalan sendiri-sendiri. BI selama ini menangani aspek moneter dan sektor keuangan, Kementerian Keuangan menangani aspek fiskal sedangkan ESCAP menangani sektor riil dan kemiskinan.
"Oleh karena itu, penting dilakukan integrasi agar seluruh aspek menjadi fokus," kata Perry.
Perry menjelaskan bauran kebijakan dalam skala nasional mencakup beberapa komponen. Pertama, bauran kebijakan moneter dan fiskal secara bersama-sama untuk mencapai tiga tujuan pembangunan ekonomi.
Di Indonesia, Perry mengatakan kebijakan fiskal selama ini lebih terfokus pada pengendalian fiskal yang berkelanjutan serta defisit anggaran.
Di sisi lain, terdapat beban berupa belanja subsidi yang terus mengalami peningkatan sehingga ruang fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi terbatas. "Di sinilah BI dalam beberapa hal memberikan ruangan untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi," ujar Perry.
BI terus mencari celah untuk mendorong pertumbuhan tanpa mengorbankan nilai tukar dan suku bunga. Sekarang, Perry menyebut BI kerap menggunakan desain kebijakan makroprudensial.
Sebagai contoh, pengendalian kredit pada sektor-sektor yang kreditnya terlalu cepat tumbuh seperti properti dan otomotif.
Sedangkan sektor-sektor yang selama ini tak terlirik seperti usaha kecil dan menengah serta pertanian didorong oleh BI. Perbankan wajib menyalurkan kreditnya minimal 20 persen untuk UKM. Kedua, bauran kebijakan fiskal, moneter dan stabilitas sistem keuangan.
Hal tersebut digagas melalui Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) yang melibatkan BI, Kemenkeu, Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan. Di dalamnya koordinasi dan integrasi dilakukan demi mendorong dan menjaga pertumbuhan ekonomi.
Director Macroeconomic Policy and Development Division ESCAP Anis Chowdhury menambahkan seluruh kebijakan makroekonomi harus memiliki visi 10 sampai 20 tahun ke depan.
Kebijakan yang tepat dapat menentukan posisi suatu negara di masa mendatang. "Pembelajaran antarnegara terkait kebijakan makroekonomi dibutuhkan," kata Anis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika