REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Puluhan aktivis antikorupsi Yogyakarta yang tergabung dalam Jaringan Anti Korupsi (JAK) Yogyakarta menggeruduk kantor DPW PKS DIY di Jalan Perintis Kemerdekaan Yogyakarta, Kamis (16/5).
Mereka mengirimkan surat edaran Bareskrim Polri tanggal 7 Maret 2005 nopol B/345/111/2005 perihal perlindungan saksi agar mendahulukan penanganan korupsi dari pada pencemaran nama baik.
Para aktivis anti-korupsi ini terdiri atas Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Yogyakarta, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PW Muhammadiyah Yogyakarta dan beberapa elemen lainnya.
Tidak hanya memberikan surat Bareskrim Polri tersebut, para aktivis juga menggelar aksi demonstrasi di halaman kantor DPW PKS Yogyakarta. Selain orasi mereka juga membawa beberapa spanduk bertuliskan antara lain 'Tolak kriminalisasi KPK', 'Pertanyakan komitmen PKS dalam pemberantasan korupsi' dan 'Tolak pembubaran KPK'.
Dalam orasinya aktivis JAK, Budi Wahyuni mengatakan Yogyakarta adalah kota pendidikan dan kota budaya yang gencar menerapkan pemberanrtasan korupsi. Masyarakat Yogyakarta akan terus menggaungkan gerakan anti-korupsi dengan terus mendukung upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan kasus korupsi termasuk kasus impor daging sapi yang melibatkan mantan petinggi PKS.
"Berantas korupsi siapapun pelakunya, berantas korupsi apapun parpolnya dan beranrtas korupsi apapun jabatannya," ujarnya dalam orasi di depan kantor PKS Yogyakarta tersebut.
Setelah melakukan orasi beberapa saat, elemen anti-korupsi Yogyakarta ini diterima para petinggi DPW PKS Yogayakarta. Bendahara Umum DPW PKS Yogyakarta, Huda Tri Yudiana menemui para peserta aksi tersebut.
"Kita menyambut gembira dengan kedatangan teman-teman kesini. Kita senang diingatkan karena pada dasarnya kita tidak memiliki perbedaan pandangan, karena kita ucapkan terima kasih telah diingatkan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika