REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi XI DPR Arif Budimanta menilai pemangkasan anggaran pada sejumlah kementerian/ lembaga (K/L) seharusnya berdampak pada menurunnya presentase defisit terhadap produk domestik bruto dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2013.
"Oleh karena itu, pemerintah perlu mengurangi penerbitan surat utang," ujar Arif kepada Republika, Kamis (16/5).
Pemerintah telah menetapkan rancangan APBNP 2013 sebesar 2,5 persen. Besaran tersebut merupakan kombinasi dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan pemotongan belanja K/ L.
Berbeda dengan keinginan Arif, penetapan defisit itu akan diikuti pemerintah dengan penambahan pembiayaan melalui penarikan surat utang pemerintah.
Sebagai catatan, presentase defisit terhadap PDB dalam APBN 2013 tercatat 1,65 persen dengan rincian pendapatan negara ditargetkan Rp 1.529,67 triliun dan belanja negara dengan pagu Rp 1.683 triliun.
Sementara dalam APBNP 2012, defisit terhadap PDB sebesar 2,23 persen dengan rincian pendapatan negara Rp 1.358.2 triliun dan belanja negara Rp 1.588.3 triliun.Lebih lanjut, Arif menilai langkah pemangkasan anggaran K/ L merupakan langkah yang jitu.
Sebab sebenarnya pemerintah masih memiliki sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA) yang termaktub dalam APBNP 2012 senilai Rp 34 triliun. Meskipun demikian, Arif menilai pemangkasan ini tidak terkait dengan rencana kenaikan harga BBM.
Sebab, kenaikan harga BBM lebih terkait dengan perubahan harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) maupun perubahan asumsi-asumsi lainnya. "Artinya tidak berkaitan, apalagi terhadap subsidi BBM yang telah memiliki kuota," kata Arif.
Kuota BBM dalam APBN 2013 tercatat 46,01 juta kl. Pemerintah memutuskan untuk memangkas anggaran pada sejumlah kementerian dan lembaga senilai Rp 24,6 triliun.
Pemotongan itu tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2013 yang akan diajukan kepada DPR. Meskipun demikian, Arif mengaku belum menerima draft rancangan APBNP 2013.
Ikuti Whatsapp Channel Republika