REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA---Untuk memaksimalkan daya angkut mass rapid transit (MRT) dan monorail jika nanti dirampungkan pembangunannya, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, akan memaksa warga ibu kota menggunakan angkutan umum massal tersebut. Salah satu cara yang akan ditempuh, yaitu dengan menaikkan pajak parkir dan sejumlah kebijakan pendukung lainnya.

Jokowi mengatakan, akan melakukan percepatan terhadap pembangunan kedua angkutan massal berbasis rel ini. Sehingga bisa memaksa warganya untuk menggunakan angkutan massal yang tersedia. Pemaksaan yang dilakukan yakni dengan menerapkan berbagai kebijakan seperti pajak parkir yang tinggi, electronic road pricing (ERP), serta penerapan pembatasan kendaraan berdasarkan ganjil genap nomor polisi kendaraan.

"Pajak parkir akan kita tinggikan setinggi langit, ERP, dan ganjil genap juga untuk membebankan kepada pengguna kendaraan, sehingga nantinya mereka akan beralih ke angkutan massal. Semua kita paksa untuk naik transportasi massal," kata Jokowi,seperti dilansir situs beritajakarta.

Untuk pembangunan MRT, Jokowi telah memajukan target awal operasi, dari semula pada tahun 2019 lebih cepat dua tahun menjadi 2017. Saat ini perkembangan pembangunan MRT pun telah menemui titik terang. Kontraktor untuk pembangunan fisik tiga paket bawah tanah juga telah ditunjuk. Rencananya pada Juli mendatang pembangunan fisik bisa dimulai. "Untuk MRT saya minta maju selesai tahun 2017," jelas Jokowi.

Sementara untuk pembangunan monorail, yang selama ini terbengkalai akan kembali dilanjutkan. Bahkan pada Juni mendatang pihaknya akan memajang contoh monorail di kawasan Monas. Hal ini sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya angkutan umum massal tersebut. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika