REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keputusan terkait pembekuan 14 pengurus provinsi (Pengprov) PSSI memancing reaksi keras. Namun, Ketua Umum Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI) Djohar Arifin berkilah bahwa pihaknya memiliki wewenang untuk itu.
Menurutnya, keputusan itu dilakukan agar para pengprov yang masih terlibat dualisme dapat duduk bersama menyelesaikan masalah lewat musyawarah provinsi.
"Kami minta mereka mulai dari nol. Semua melaksanakan musyawarah untuk memilih pengurus. Siapapun yang terpilih saya juga tak akan mempermasalahkannya," kata Djohar kepada wartawan di Jakarta, Jumat (17/5).
Djohar berharap agar masalah seperti itu dapat selesai maksimal pada 2013. Ia juga berharap para pengprov yang terlibat dualisme tersebut bisa saling duduk bersama menyelesaikan masalah tersebut.
"Jambi dan Sumatra Utara saja bisa. Saya harap yang lain juga bisa seperti itu," ujar Djohar.
Keputusan pembekuan 14 Pengprov PSSI yang masih terlibat dualisme ini memang sempat menimbulkan konflik. Para perwakilan 14 Pengprov PSSI yang dibekukan tersebut tak terima dan melaporkan Djohar ke Polda Metro Jaya sejak Rabu (15/5) lalu.
Menanggapi laporan ke Polda Metro Jaya, Djohar mengaku belum mengetahuinya. "Saya tidak tahu apa yang dilaporkan. Ini kan masalah organisasi PSSI. Saya serahkan ke komite hukum PSSI saja,'' katanya.