REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Untuk menyelesaikan masalah premanisme, Pemerintah Provinsi Jawa Barat punya resep jitu.
Pemprov akan menyalurkan preman yang telah dibina Komando Pendidikan dan Latihan (Kodiklat) Bela Negara Rindam III/Siliwangi ke sejumlah perusahaan di Jabar.
Menurut Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, pihaknya mendukung program pemerintah dalam hal ini Polri yang tengah gencar melakukan operasi penertiban preman. Dari hasil operasi itu, Pemprov berencana mendidik 400 orang preman hasil penjaringan.
“Pemprov Jabar sebagai bagian dari pemerintah harus mendukung program tersebut,” Aher di Gedung Sate, Bandung, usai Upacara Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas), Senin (20/5).
Menurutnya, di Kodiklat nanti, para preman ini akan dididik dan diberi pelatihan untuk meningkatkan kemampuan atau skill. Pemprov Jabar rencananya akan melibatkan Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk memberikan pelatihan.
Usai pelatihan yang memakan waktu satu minggu selanjutnya para preman ini akan disalurkan ke sejumlah perusahaan yang membutuhkan. “Kami berharap mudah-mudahan dari hasil pelatihan ini bisa konek dengan [kebutuhan] perusahaan di Jabar. Jadi prinsipnya kami membantu pelatihan dan penyaluran,” katanya.
Menurut Heryawan, pihaknya juga akan membantu program ini lewat alokasi anggaran. Meski belum ideal dari sisi jumlah, rencananya sejumlah alokasi anggaran di Pemprov yang diperuntukan untuk pendidikan dan latihan akan disalurkan sebagian ke program tersebut.
“Biasanya anggaran untuk rekruitmen masyarakat umum sekarang ke masyarakat binaan TNI/Polri,” katanya.
Heryawan berharap langkah ini bisa menjadi solusi mengatasi persoalan sosial di Jabar. Ia berharap ada jaminan agar para preman yang dilatih tidak hanya memiliki skill yang dibutuhkan perusahaan tapi juga perubahan karakter. “Dengan bela negara ini bisa jadi karakter mereka berubah,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika