REPUBLIKA.CO.ID, KEBON SIRIH -- Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo membenarkan 16 rumah sakit swasta akan mengundurkan diri dari program KJS. Jokowi beralasan rumah sakit tersebut hanya berorientasi keuntungan.

Selain itu, Jokowi mengatakan manajemen kontrol biaya rumah sakit sejak lama tidak ada pengendaliannya. Mereka mengeluarkan biaya yang tidak efisien.

"Mereka merasa premi Rp 23 ribu tidak cukup," ujarnya di Balai Kota, Jakarta, Senin (20/5). Tetapi untuk menyetujui pengunduran diri mereka perlu ada rekalkulasi terlebih dahulu.

Padahal, tuturnya, dengan digunakannya INA CBG's semua diatur dengan sistem. Sehingga tidak seperti dulu, siapapun dapat memutuskan sendiri obat yang akan digunakan.

Sedangkan masalah premi yang tidak cukup, Jokowi tetap harus menghitungnya. "Kalau dinaikkan, nantinya harus merubah APBD juga,"ujarnya.

Perubahan APBD harus diajukan pada DPRD DKI Jakarta. Pasalnya, setiap kenaikan premi juga akan menaikan anggaran. Pengunduran diri rumah sakit wasta pun tak dapat mempengaruhi KJS. Menurutnya, setiap program memang perlu evaluasi dan pembenahan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika