"Peraturan ini untuk setiap kelompok. Akan tetapi, warga Buddha tak butuh peraturan itu. Karena kami hanya punya satu istri,"ujar Win Myaing. Menurutnya, kebijakan tersebut untuk mengontrol pertumbuhan populasi karena jumlah Muslim Rohingya tumbuh sangat pesat.
Otoritas Distrik Maungdaw berjanji, tidak akan menggunakan kekuatan untuk menerapkan kebijakan tersebut. Menurutnya, jika warga Rohingya ingin menikah atau meregistrasi anak yang baru lahir, mereka harus mengisi formulir di otoritas lokal dan mendapatkan izin.
Di Distrik Mangdaw yang terletak sebelah utara negara bagian Arakan di perbatasan Myanmar dan Bangladesh, Muslim Rohingya menjadi mayoritas. Mereka hidup bersama sejumlah orang Buddha arakan yang menjadi minoritas.
Pemerintah Pusat Myanmar, Otoritas Negara Bagian Arakan dan politisi Arakan mengklaim, populasi Muslim tumbuhdengan cepat sehingga membuat komunitas Buddha lokal terdesak.
Jaringan Sosial Arakan Than Tun menjelaskan, kebijakan pembatasan dua anak tersebut hanya untuk warga Bengali (Rohingya) tanpa kewarganegaraan. Mereka tak memilki identitas dan merupakan imigran ilegal dari Bangladesh. "Perintah ini datang dari presiden dan diterapkan sebagai perhatian wilayah,"ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika-
Selasa , 26 Nov 2024, 17:55 WIB
Menteri Israel Ungkap Rencana Mengerikan untuk Gaza: Pengurangan Setengah Populasi
-
-
Selasa , 26 Nov 2024, 16:10 WIB
Prancis akan Kirim Bantuan Rudal untuk Ukraina Pakai Dana Rusia
-
Selasa , 26 Nov 2024, 15:37 WIB
Begini Dahsyatnya Kehancuran Akibat Serangan Hizbullah ke Israel
-
Selasa , 26 Nov 2024, 15:19 WIB
Heroik, Militan Hizbullah yang Terluka Parah Akibat Ledakan Pager Kini Ikut Bertempur Lagi
-
Selasa , 26 Nov 2024, 13:46 WIB
Gagal Lindungi Arkeolog dari Hizbullah, Kepala Elite Golani Ajukan Pengunduran Diri
-