REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua delegasi misi dagang Selandia Baru, Izak Human, mengakui pendidikan berperan dalam menekan praktik korupsi di negara mereka yang berada di peringkat pertama Indeks Persepsi Korupsi 2012 menurut Transparency International.
"Ya, pendidikan memang salah satu aspek yang berperan dalam menekan angka korupsi di Selandia Baru, meskipun selain itu kami juga memiliki beberapa aspek lain," kata Izak, yang juga direktur Education New Zealand (ENZ) untuk Wilayah Asia Tenggara di Jakarta, Selasa (21/5).
Menurut Izak, selain pendidikan Selandia Baru juga memiliki aspek penunjang pencegahan praktik korupsi lain yaitu seperti kecilnya jumlah populasi mereka jika dibandingkan dengan Indonesia.
"Kami juga menjunjung tinggi sikap menghormati hukum selain juga menerapkan transparansi hukum serta pengadilan yang imparsial," ujarnya.
"Kepolisian di negeri kami juga merupakan aspek pendukung lain... di Selandia Baru warganya dapat datang kepada petugas kepolisian untuk permasalahan apapun," kata Izak menambahkan.
Izak juga menyebutkan bahwa di Selandia Baru petugas pelayan publik seperti dirinya diwajibkan untuk melaporkan selain seluruh kegiatannya, juga setiap kekayaan yang dimilikinya.
"Transparansi dan keterbukaan di Selandia Baru sangat tegas diberlakukan, rakyat dapat mengakses setiap data atau laporan yang dibutuhkan. Apabila mereka tidak bisa mengaksesnya, terdapat ombudsman yang memutuskan lebih lanjut apakah perlu dibuka atau tidak akses terhadap dokumen tersebut," kata dia.
"Hal-hal semacam itu, cukup efektif membatasi praktik korupsi terutama di tubuh pelayanan publik," ujar Izak.