REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Menteri Sosial, Salim Segaf Al-Jufri menegaskan, bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi, bukan untuk kelompok tertentu, tetapi untuk masyarakat miskin.
"Tidak usah khawatir akan digunakan untuk kelompok atau individu tertentu karena 'by name by address', bukan dibagikan oleh bupati tapi dibawa sendiri pemegang kartu ke kantor Pos," kata Mensos di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis (23/5) malam.
Mensos menjelaskan, penerima BLSM akan memegang kartu sendiri yang langsung dibawa ke kantor Pos untuk mencairkan bantuan, sistemnya sama seperti Program Keluarga Harapan (PKH).
Politikus PKS ini meyakinkan, jumlah penerima kompensasi tidak akan bertambah, karena sesuai data penerima beras untuk masyarakat miskin (raskin) 15,5 juta rumah tangga yang datanya bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Pemerintah merencanakan kenaikan harga harga BBM bersubsidi pada Juni mendatang, di mana harga naik menjadi Rp 6.500 per liter dan solar Rp 5.500 per liter.
Sebagai kompensasi, pemerintah memberikan BLSM sebesar Rp 150.000 per bulan kepada 15,5 juta rumah tangga sangat miskin, selama enam bulan untuk mengatasi dampak inflasi akibat kenaikan BBM.
Mensos mengatakan, pemerintah menganggarkan Rp 14 triliun untuk kompensasi. Selain kompensasi, pemerintah juga memberi tambahan raskin dengan anggaran sekitar Rp 4 triliun serta tambahan anggaran untuk Program Keluarga Harapan (PKH) Rp 720 miliar.
"Penerima raskin ini akan menerima BLSM, juga menerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan PKH. Jumlah mereka hampir 25 persen dari penduduk, bayangkan berapa banyak yang dibantu," tutur Mensos.
Ikuti Whatsapp Channel Republika