REPUBLIKA.CO.ID, KEBON SIRIH -- Politikus PDIP Perjuangan Dwi Rio menyatakan, tidak akan ikut serta dalam hak interpelasi yang didukung DPRD DKI Jakarta untuk mempertanyakan masalah Kartu Jakarta Sehat.

Menurutnya, meski hak interpelasi merupakan hak politik anggota DPRD.  jangan sampai dianggap sebagai upaya penjegalan terhadap program pro rakyat Pemda DKI di bawah kepemimpinan Jokowi.

Dia khawatir  nantinya akan mendapatkan reaksi balik masyarakat yang kritis bahkan amat keras. Sebab dewan dapat dianggap mengabaikan kepentingan masyarakat banyak. 

Dia mengatakan, survey Indopolink mengungkap, sebanyak 85 persen  masyarakat mengaku puas terhadap program KJS. Artinya program tersebut adalah program yang pro rakyat dan dibutuhkan masyarakat.